.jpg)
Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Upaya mewujudkan Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya terkait keberadaan warga yang tinggal di wilayah yang tidak dapat dijangkau intervensi pemerintah secara langsung.
Lurah Baru Ilir, Junaidi, mengungkapkan bahwa masih ditemukan warga yang melakukan praktik buang air besar sembarangan. Kondisi ini terjadi karena lokasi tempat tinggal mereka berada di kawasan yang masuk dalam wilayah operasional perusahaan dan institusi negara.
“Memang masih ada warga yang membuang air besar sembarangan, dan ini berada di wilayah Pertamina dan TNI, sehingga kami tidak bisa melakukan intervensi,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, keterbatasan kewenangan menjadi tantangan utama dalam penanganan persoalan sanitasi tersebut. Meski demikian, pihak kelurahan tidak tinggal diam dan terus berupaya melakukan koordinasi lintas sektor guna mencari solusi.
Junaidi menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina yang berencana melakukan peninjauan langsung ke wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang intervensi, khususnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga terus digencarkan melalui berbagai program yang melibatkan PKK dan UPTD Puskesmas setempat. Sosialisasi mengenai pentingnya sanitasi yang layak dan perilaku hidup bersih dan sehat rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga.
Namun demikian, Junaidi mengakui bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Masih banyak warga yang menggunakan septic tank dengan sistem yang tidak sesuai standar, seperti pembuangan limbah yang tidak tertutup atau langsung dialirkan tanpa pengolahan yang memadai.
“Kesadaran masyarakat masih kurang, meski edukasi sudah sering kami lakukan. Banyak yang menggunakan septic tank, tetapi tidak memiliki sistem tertutup yang baik,” jelasnya.
Terkait bantuan pembangunan septic tank dari pemerintah, Junaidi menjelaskan bahwa program tersebut terkendala aspek legalitas lahan. Bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) hanya dapat diberikan kepada warga yang memiliki lahan dengan status yang jelas dan memenuhi persyaratan administratif.
Sementara itu, bagi warga yang tinggal di lahan milik Pertamina atau TNI, bantuan tersebut tidak dapat direalisasikan karena terbentur aturan kepemilikan lahan. Meski demikian, pihak kelurahan terus berupaya mencari solusi alternatif.
Salah satunya melalui koordinasi dengan Pertamina untuk penyaluran bantuan septic tank melalui program CSR bagi warga yang berada di kawasan tersebut.
“Saat ini kami masih menunggu tindak lanjut dari pihak Pertamina untuk merealisasikan bantuan tersebut,” tambahnya.
Junaidi berharap, melalui sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, persoalan sanitasi di Kelurahan Baru Ilir dapat segera teratasi. Ia menegaskan bahwa perbaikan sanitasi menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Adapun wilayah yang masih menghadapi persoalan sanitasi tersebut berada di RT 57, RT 55, dan RT 65 di kawasan Gunung Polisi.
“Kami berharap dengan kerja sama yang lebih baik, target ODF bisa segera tercapai dan masyarakat dapat hidup di lingkungan yang lebih sehat,” pungkasnya. (ref)
.jpg)
.jpg)
