Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Semakin maraknya pengatur lalu lintas dadakan atau biasa disebut Pak Ogah mengundang reaksi dari anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Edy Alfonso.
Menurutnya, kehadiran sejumlah Pak Ogah itu sudah menciderai predikat Balikpapan sebagai kota layak huni. Dan Pemerintah Kota melalu dinas terkait mesti tegas untuk mengambil sikap dalam penertiban.
“Jadi dinas terkait itu harus mampu mengamankan para Pak Ogah tersebut. Bagaimanapun caranya harus bisa mengklirkan permasalah itu,” kata Edy Alfonso saat ditemui di kantor Dewan Balikpapan, Rabu (8/3/2023).
Padahal penertiban Pak Ogah pernah beberapa kali dilakukan, namun hingga saat ini keberadaan juru simpang jalan itu malah makin menjamur.
Edy menilai, seharusnya dinas terkait lebih paham dalam memberikan efek jera kepada para pelaku tersebut karena itu merupakan regulasi mereka, supaya penertiban yang nantinya kembali dilakukan tidak terkesan sia-sia.
“Secara teknis Satpol PP maupun Dishub itu sudah paham pola penertiban itu termasuk sanksi yang diberikan untuk menobatkan pelaku. Tapi pengamanan juga mesti aktif dilakukan, jadi bukan cuman sekali dua kali habis itu hilang, kan percuma,” tegas laki-laki politisi Golkar itu.
“Kalau tidak mampu ngapain duduk di situ (dinas terkait),” sambungnya.
Walau demikian, Edy mengaku jasa Pak Ogah sedikit meringankan para pengendara di simpang jalan, akan tetapi keberadaannya tetap saja tidak elok bagi keindahan tatatan Kota Beriman.
Kendati begitu, selain menertibkan ia juga meminta pihak terkait harus memikirkan nasib para pelaku setelahnya, yang kemungkinan diakomodir untuk memperoleh pekerjaan.
“Pak Ogah inikan mencari makan dari jasa itu, jadi jika ditertibkan bukan sekedar penertiban tapi dibantu juga untuk mendapatkan pekerjaan lain. Sehingga Pemerintah ini berpikirnya secara luas bukan dari satu sudut saja. Mereka pasti paham kok itu,” pungkasnya. (lex)
.jpg)
