Kaltimkita.com, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar sosialisasi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada serentak 2024 di Kecamatan Loa Janan, Jumat (22/11/2024).
Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memahami pentingnya menjaga netralitas dalam pemilu.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kukar, Bambang Arwanto, membuka acara tersebut didampingi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rini Sulistiyowati. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar.
Sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 50 peserta. Terdiri dari ASN di lingkungan kantor Camat Loa Janan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, UPT Dinas Kesehatan, UPT dinas teknis lainnya, serta para kepala desa.
Bambang mengatakan, Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada tinggi, menduduki peringkat kelima secara nasional dengan tingkat kerawanan mencapai 70 persen. Kutai Kartanegara sendiri mencatat angka kerawanan sebesar 51,28 persen, tertinggi di Kaltim.
“Kerawanan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya petahana yang mencalonkan kembali serta jumlah pemilih yang besar, yang berpotensi memicu gesekan antar pendukung,” ujar Bambang.
Bambang menegaskan, pentingnya netralitas ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Ia juga menjelaskan bahwa netralitas adalah asas penting dalam mewujudkan ASN yang profesional.
“Netralitas berarti seorang ASN harus bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas dari pengaruh, intervensi, dan konflik kepentingan. Jika netralitas ini tidak dijaga, dampaknya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” tegasnya.
Bambang juga menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di Kukar, yang tercatat di bawah 77,05 persen pada beberapa pelaksanaan sebelumnya.
“Karenanya, kami harap partisipasi masyarakat dapat meningkat, karena menjadi barometer penting dalam keberhasilan demokrasi,” pungkasnya. (ian)
.jpg)
