Kaltimkita.com, BALIKPAPAN- Setelah melalui hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Balikpapan menyetujui bersama total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 4.598.054.259.629.
Kesepakatan itu ditandai dengan tanda tangan yang dilakukan oleh Wali kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud dan Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri dihadapan anggota legislatif serta OPD Pemkot Balikpapan dalam Rapat Paripurna ke-32 masa sidang I tahun 2024/2025 di lantai delapan Gedung Parkir, Senin (30/12/2024).
Adapun rincian penetapan tersebut sebagai berikut:
Untuk pendapatan Daerah meliputi yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1.301.282.969.500, pendapatan transfer Rp 2.913.292.954.013, lain-lain pendapatan Daerah yang sah Rp 4.500.000.000. Jadi total pendapatan Daerah yaitu Rp 4.219.075.923.513.
Kemudian untuk Belanja Daerah meliputi yakni belanja operasi Rp 3.132.404.501.865, belanja modal Rp 1.452.843.807.439, belanja tidak terduga Rp 12.805.950.324. Sehingga total Belanja Daerah yaitu Rp 4.598.054.259.629.
Dari kedua catatan tersebut terjadi surplus/(Defisit) sejumlah Rp 378.978.336.116. Akan tetapi menerima pembiayaan Daerah senilai Rp 378.978.336.116. Sehingga Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun berkenaan menjadi Rp 0 (nihil).
Wali kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud mengatakan, bahwa visi-misinya terus berlanjut dengan tetap mendorong program-program prioritas pada tahun mendatang.
Ia berharap kegiatan-kegiatan yang bisa ditender agar lebih cepat terlaksana. Karena nantinya terdapat proses yang panjang utamanya pembangunan fisik, sehingga menjadi perhatian serius pihaknya.
Termasuk pembangunan fasilitas umum seperti Rumah Sakit Balikpapan Barat, dan penuntasan Sekolah di Balikpapan Tengah dan Timur yang menjadi prioritas Pemkot Balikpapan.
"Program prioritas yang menjadi prioritas kita harus segera dijalankan secepat mungkin. Jadi jangan sampai ada keterlambatan terkait pembangunan," tegas Rahmad seusai Paripurna.
Selain itu, Wali kota terpilih untuk periode selanjutnya ini menegaskan bahwa program kesehatan yakni BPJS gratis kelas 3 bagi non upah, tetap terus berjalan.
Pun begitu, mengenai program bantuan Pendidikan yaitu pemberian seragam gratis bagi siswa-siswi mulai tingkat PAUD, SD hingga SMP.
"Yang penting program BPJS harus diutamakan. Nanti bisa dipotong dari kegiatan-kegiatan lain yang tidak begitu prioritas. Jadi yang program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan harus jalan, agar langsung dirasakan oleh masyarakat kita," tutupnya. (lex)
.jpg)
