.jpg)
Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Terkait keputusan Pemerintah Kota yang menghentikan sementara proyek jaringan gas yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN), di daerah Jalan Soekarno Hatta, Balikpapan Utara mengundang reaksi anggota Dewan Kota Beriman.
Ya, sebagai informasi, buntut keputusan yang dilakukan Pemkot Balikpapan itu disebabkan karena ramainya keluhan yang dilontarkan masyarakat, atas dampak dari proyek strategis nasional tersebut. Diketahui, pekerjaan itu telah menyebabkan sejumlah titik jalanan menjadi rusak, bahkan beberapa rumah warga pun ikut mengalami kerusakan.
Hal itu menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle. Kendati begitu, ia menganggap langkah yang diambil Pemkot dalam menyetop proyek itu sangatlah tepat, namun dinilai terlalu lamban.
"Kebiasaan kita itu dari dulu hingga sekarang, ketika tidak diributin tidak ada action. Dan itu tidak berlaku bagi PGN saja, tapi hampir semua kegiatan di Kota Balikpapan kalau tidak diributin tidak ada tindakan," kata Sabaruddin saat ditemui media di ruang kerjanya, Selasa (9/5/2023).
Sabaruddin meneruskan, bahwa Pemkot itu seharusnya bak sedia payung sebelum hujan supaya ada pencegahan dan langkah-langkah kongkrit, sehingga persoalan yang terjadi di dalam kota tidak berlarut-larut.
Dijelaskannya, awalnya saat Pemkot melakukan koordinasi dan konsultasi bersama Pertamina, pihaknya tidaklah dilibatkan. Tetapi, ketika terjadi fakta di lapangan barulah peristiwa itu semakin mengemuka, dan masyarakat ramai-ramai melaporkan persoalan tersebut ke gedung parlemen.
"Kami ingin menagih apa komitmennya antara Pertamina dengan Pemkot. Dan ini yang perlu gali persoalannya. Apakah ini dalam hal mengganti kerusakan jalan di daerah tersebut," ujar politisi Gerindra itu.
Sabaruddin mengaku, bahwa pemberhentian proyek PGN itu adalah rekomendasi dari anggota dewan.
"Itu sudah langkah yang tepat untuk di setop. Kami tinggal menagih komitmennya lagi," tutupnya. (lex)
.jpg)
