Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) KUA PPAS tahun anggaran 2022 antara Komisi DPRD Kota Balikpapan dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Hotel Gran senyiur Balikpapan, pada Selasa (27/7/21).
Untuk Anggota komisi III DPRD Kota Balikpapan sendiri dibagi menjadi 2 hari dalam pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkaitnya. Dimana pada hari pertama dimulai dengan RDP bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU), selanjutnya Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan ditutup dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Koordinator Komisi III Sabaruddin Panrecalle usai RDP bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menjelaskan, bahwa didalam RDP kali ini secara global pembahasan berprioritas kepada penanganan banjir. Mengingat hal tersebut juga menjadi hal yang paling dominan dalam visi misi Wali Kota baru.
"Ada beberapa program yang sampaikan mitra, tapi semangatnya program dan kegiatan itu yang sejalan dengan visi misi wali kota, yaitu percepatan penanganan banjir," jelas Sabaruddin Panrecalle.
Dalam penanganan banjir, lanjutnya, bukan hanya fokus ke kota, melainkan juga ke enam kecamatan yang hampir di setiap daerah terdapat titik-titik banjir.
"Oleh karenanya kita meminta, dalam kegiatan dan program itu diupayakan yang semangatnya berbanding lurus dengan visi misi wali kota," ungkap Sabaruddin yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan.
Sabaruddin juga menerangkan, kegiatan DPU lain yang diusulkan memang sebagian juga masuk dalam skala prioritas sesuai visi misi wali kota, akan tetapi jika dana secara global tidak mencukupi, bisa saja terjadi refocusing untuk kegiatan lain, dan lebih dipioritaskan ke penanganan banjir.
"Namanya KUA PPAS itukan prioritas yang kita usulkan, ketika prioritas itu tidak dianggap prioritas terjadi refocusing, mau tidak mau kan berdampak pada semua SKPD dan OPD yang lain. Maka kita minta kegiatan dan program apa saja yang direlakan ketika itu terjadi," ungkap politikus Gerindra ini.
"Ini yang kami rapatkan tadi, setelah sudah dianggap memenuhi, maka akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran," tambahnya.
Sabaruddin juga menambahkan selama RDP, Anggota komisi III juga menginginkan adanya titik terang membahas kelanjutan pembebasan lahan stadion Persiba Batakan yang hingga kini belum ada kejelasan.
"Dan alhamdulillah disampaikan oleh kepala dinas mudah-mudahan dalam anggaran ini bisa dituntaskan," terang Sabaruddin.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Andi Yusri Ramli mengiyakan, bahwa berbagai program yang disampaikan DPU sesuai visi misi wali kota yang lebih di prioritas kan penanganan banjir.
"Untuk program yang lain kesehatan dan pendidikan, seperti jalan dan gedung kami program kan juga untuk pembangunannya, namun untuk banjir lebih dominan. DPU fokus pada prioritas visi bapak Wali kota yakni menyelesaikan persoalan masalah banjir," ujarnya.
Yusri juga menjelaskan untuk biaya penanganan banjir sendiri usulan DPU tahun 2022 mencangkup 150an Milyar dari total keseluruhan alokasi sebesar 330 Milyar.
Selain itu, pihaknya juga akan diarahkan beberapa program lainnya untuk mendukung upaya penanganan banjir seperti peningkatan jalan yang lebih mengarahkan pada upaya mengurai titik banjir.
“Meskipun isi kegiatannya tidak berbicara pada perbaikan saluran tapi arahnya adalah untuk membantu menangani masalah penanganan banjir, seperti halnya beberapa proyek penilaian jalan yang arahnya adalah untuk perbaikan jalan tapi sebenarnya adalah bertujuan untuk membantu upaya menangani masalah banjir,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan bekerjasama dengan OPD lain dalam upaya penanganan banjir, seperti dalam upaya peningkatan program penghijauan di sekitar daerah sungai ampal dan membatasi kegiatan pengupasan lahan di beberapa lokasi yang dapat berpotensi menimbulkan erosi yang dapat meninggikan permukaan air yang dapat menimbulkan masalah banjir.
Termasuk juga berkoordinasi dengan beberapa instansi lainnya dalam menertibkan keberadaan pengembang untuk merealisasikan pembangunan bozem di wilayah perumahan.
“Untuk tahun ini, kita sudah mengoleksi kan sekitar Rp 35 miliar untuk pembebasan lahan di kawasan hulu DAS ampal dan ada sekitar lagi Rp 9 miliar untuk saluran primernya, itu masih dana awal. Kalau masih kurang nanti kami akan mengajukan dana tambahan lagi. Karena nanti untuk pembangunan fisiknya akan diserahkan kepada Badan Wilayah Sungai Samarinda,” ungkap Yusri. (lex)
.jpg)
