KALTIMKITA.COM, SANGATTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketenagakerjaan.
Pemkab Kutim memandang permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran menjadi perhatian utama. Untuk itu pemkab harus bisa melakukan terobosan atau upaya terkait penyelesaian permasalahan tersebut.
“Adapun strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut di antaranya peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk menghadapi pasar tenaga kerja,” papar Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang saat Rapat Paripurna ke-15 DPRD, di Ruang Rapat Utama, Sekretariat DPRD, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (4/5/2021).
“Adapun strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut di antaranya peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk menghadapi pasar tenaga kerja,” papar Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang saat Rapat Paripurna ke-15 DPRD, di Ruang Rapat Utama, Sekretariat DPRD, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (4/5/2021).
Kasmidi melanjutkan Raperda ini, bisa menunjang peningkatan kualitas pelayanan, penempatan, serta pemberdayaan tenaga kerja di Kutim. Selain itu, ia juga berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Tak hanya itu, penciptaan hubungan industrial yang harmonis, bisa memperbaiki iklim ketenagakerjaan.
“Selanjutnya peningkatan perlindungan tenaga kerja dan menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha,” tambah Kasmidi.
Kasmidi juga menyampaikan, pemkot berharap dengan adanya perda ini, akan menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan ketenagakerjaan di wilayah Kutim.
“Perda ini berguna untuk menjadi dasar hukum satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dalam pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemda yang baru,” tutup Kasmidi.(adv/aji/rin)