Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Ditengah Rapat Paripurna ke 33 masa sidang III Tahun 2021, fraksi-fraksi DPRD kota Balikpapan menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota penjelasan wali kota Balikpapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
Adapun perwakilan Fraksi PKS Syukri Wahid usai penyampaiannya mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan dalam pernyataan dan analisa serta pertanyaan. Pertama yang harus disadari posisi perubahan tahun ini, mengapa bisa meningkat drastis sampai 2,7 Triliun.
"Itu dikarenakan ada durian runtuh, yang kami bilang adalah dana kurang salur pemerintah pusat Rp 280 Miliar, artinya dana bonus seperti ini tidak akan muncul lagi di tahun-tahun berikutnya," ujar Syukri Wahid yang juga selaku anggota DPRD Komisi II usai rapat paripurna, pada Senin (20/9/2021).
Dengan tidak munculnya dana itu, yang perlu dipahami adalah dengan adanya keterikatan dengan tahun jamak Rp 402 miliar, kemudian program prioritas wali kota yang mau tidak mau setiap tahun harus keluar, tentu itu harus menjadi perhatian bagi skema anggaran pemerintah.
Pihaknya juga mengkritisi bahwa untuk merubah reposisi jumlah target pajak daerah yang berjumlah Rp 515 miliar, pihaknya ingin merevisi target BPHTB yang sudah melampau dari Rp 88 Miliar, bahkan sekarang sudah mencapai Rp 100 Miliar dan berpotensi sampai Rp 130 Miliar, hal itu yang ingin dirubah.
"Kemudian adalah segera menyelesaikan potensi retribusi yang bakal hilang yakni IMB dan IMTA. Apalagi IMB itu retribusi tertinggi, yang sejak Agustus tidak boleh ditarik pemerintah kota, sedangkan di perubahan ini ditargetkan tetap mendapatkan Rp 14 Miliar, bagaimana mungkin ditarik kalau memang tidak ada payung hukumnya," jelas Syukri yang juga Anggota Komisi II DPRD Balikpapan.
Syukri Wahid melanjutkan, ia berharap program suntikan modal PDAM ini bisa meningkatkan jangkauan tenan. Dan untuk penyampaian intinya, pihaknya lebih ke program prioritas seperti BPJS Kesehatan Gratis yang sudah dianggarkan, namun masih menunggu perwali terbit.
"Saya kebetulan ikut dalam pembahasan agenda perwali, karena Oktober ini harus sudah launching tentu September ini harus tuntas, jangan sampai anggaran sudah ada, tapi payung hukum implementasinya belum selesai. Contoh bagaimana kriteria peserta, kemudian tanggapan verifikasi, bagaimana teknis pembayarannya, itu yang harus dirampungkan dalam perwali. Jadi itu yang kita minta di fraksi untuk segera tuntaskan di bulan ini," pungkasnya. (lex)
.jpg)
