Kaltimkita.com, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pelaksanaan program pro rakyat dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-72 Kabupaten Berau. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih, bersama jajaran Forkopimda, di ruang rapat Pulau Semama Setkab Berau, Senin (22/9/2025).
Kesepakatan ini memuat tiga agenda utama, yakni penyaluran sembako gratis, operasi pasar murah, dan gerakan pangan murah. Langkah ini sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Inflasi yang digelar 8 September 2025 lalu. Dalam rapat tersebut, salah satu arahan penting adalah memperbanyak program-program yang langsung menyentuh masyarakat serta menunda kegiatan yang bersifat keramaian.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, kesepakatan bersama Forkopimda ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya terkait ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok. “Berkaitan dengan perayaan Hari Jadi Berau, pada hari ini kami bersama-sama Forkopimda menyepakati untuk melaksanakan penyaluran sembako gratis agar dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran," ungkapnya.
Hal itu juga aekaligus menjamin keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran sembako gratis, operasi pasar murah, dan gerakan pangan murah.
Ia pun mengajak seluruh pihak meningkatkan sinergi demi menyukseskan gerakan pangan murah yang digulirkan pemerintah daerah. Ia menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni atau pengganti rangkaian acara hari jadi, melainkan sebuah langkah strategis yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Gerakan pangan murah ini tentunya bukan sekadar kegiatan seremonial melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pangan yang terjangkau, berkualitas, dan merata,” tegasnya.
Ia menyebut, dinamika ekonomi, perubahan iklim, serta tantangan distribusi kerap berdampak langsung pada harga bahan pokok dan inflasi. Karena itu, diperlukan upaya konkret untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Salah satunya melalui gerakan pangan murah yang digelar secara serentak di seluruh kecamatan.
Program tersebut sebelumnya juga sudah dilaksanakan pada 30 Agustus lalu. Dengan langkah ini, pihaknya ingin memastikan seluruh masyarakat, baik di pesisir maupun pedalaman, dari kota hingga kampung, bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga yang wajar.
Sri Juniarsih menekankan, upaya menjaga stabilitas harga pangan adalah tanggung jawab bersama. Kehadiran pemerintah daerah diharapkan menjadi jaminan agar pasokan tetap terjaga, distribusi merata, serta harga pokok tetap terkendali.
“Berau yang kesulitan mendapatkan beras, minyak goreng, gula, atau komoditas penting lainnya akan terus kita perhatikan. Pemerintah daerah akan hadir memastikan rantai pasok berjalan lancar, distribusi merata, dan harga tetap terkendali,” jelasnya.
Namun, menurutnya, menjaga ketahanan pangan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah semata. Perlu dukungan dan peran aktif dari semua pihak, terutama Forkopimda, agar tujuan bersama dapat terwujud. “Dengan demikian, kemandirian pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan,” pungkasnya. (han/adv)
.jpg)
