Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) KUA PPAS tahun anggaran 2022 dengan Dinas Perhubungan (Dishub) di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, pada Selasa siang (27/7/21).
Adapun Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Alwi Alqadri mengatakan, selain pembahasan proses pemasangan PJU yang telah berjalan, aspirasi pribadinya mengusulkan penambahan CCTV disegala sektor demi menunjang keamanan lingkungan kota.
"Saya pribadi mengusulkan penambahan CCTV, agar pemerintah kota dapat memonitor kondisi jalan dan situasi lingkungan. Lagi pula CCTV yang ada sekarang juga masih sangat terbatas jumlahnya," ungkap Alwi yang juga selaku pimpinan rapat.
Tak sampai disitu, Alwi juga lanjut mengusulkan pembangunan Pelabuhan Kampung Baru yang berada di Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat. Iya menilai pelabuhan tersebut merupakan salah satu ikon yang nantinya akan berhadapan langsung dengan IKN atau PPU.
"Nah kenapa kita ingin ini skala prioritas, karena sudah sering sekali terjadi kecelakaan di sana karena cara kerja yang digunakan masih sangat tradisional," kata Alwi.
Iyapun menyampaikan usulan tersebut, dan faktanya masih terbentur di masalah anggaran. Dimana informasi pembanguan meraup detail engineering design (DED) sebesar 90 Milyar, dan pemerintah daerah belum bisa merealisasikan.
"Kadishub Dirman akan mengupayakan untuk memfasilitasi ke pemerintah provinsi. Dan hingga sekarang di provinsi masih tahap menunggu, dikarenakan ini bukan anggaran sedikit," jelas Politikus Golkar ini.
"Saya juga usulkan untuk coba dibikin bertahap supaya anggaran tidak memberatkan dengan melakukan dua termin anggaran atau coba dikecilkan menjadi 60 Miliar," tambahnya.
Menurutnya, pelabuhan kampung baru layak diperjuangkan, sehingga kemungkinan ada beberapa item-item yang kemungkinan bisa dikorbankan terlebih dahulu. Mengingat pelabuhan ini masih sangat-sangat tradisional.
"Bahaya sekali, kalau kita lihat pengangkutan motor diangkatnya masih menggunakan tenaga manusia dari pelabuhan ke kapal klotok. Dua hari yang lalu jatuh ada lagi motor yang jatuh, dan sudah sering juga orang jatuh kelaut hingga luka-luka. Makanya saya meminta dengan sangat, tolong ini betul-betul bisa diperjuangkan pembangunannya," harap Alwi.
Kadishub Sudirman Djayaleksana, saat menjawab usulan-usulan dari anggota komisi III saat RDP
Sementara itu Kepala Dishub Kota Balikpapan Sudirman Djayaleksana seusai RDP mengatakan, ada beberapa prioritas untuk pembangunan 2022 yang diusulkan dalam rapat, yakni pembangunan penerang jalan umum (PJU) maupun Dermaga Kampung Baru.
Untuk PJU, tahun depan pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 71 miliar untuk pemeliharan dan pemasangan 1.000 PJU baru. Sesuai dengan RPJMD dimana setiap tahun dibangun 1.000 PJU.
“Itu total keseluruhan, disana ada gaji, disana ada bayar rekening listrik, jadi total rekening listrik sama biaya perawatan total sekitar Rp 25 atau Rp 26 miliar dan untuk gaji karyawan. Jadi dari total 71 miliar itu, hanya 20 miliar diluar kegiatan kita untuk rekening JPU ini cukup mahal, 1 bulan kita kita bayar lebih kurang 1,7 miliar hingga 1,8 miliar jadi totalnya Rp 25 miliar,” jelasnya.
Sudirman menjelaskan, untuk pembangunan 1.000 PJU setiap tahun karena menyesuaikan kebutuhan. Hal itu sesuai dengan hasil survei dan laporan masing-masing RT.
“Kenapa 1.000 PJU karena ada perluasan pembangunan perkotaan, Balikpapan berkembang. Dan untuk tahun ini sudah ada penambahan 1.310 PJU dan targetnya rampung September 2021. Dan sudah dilakukan ujicoba sesuai kontrak," katanya.
Sedangkan untuk Dermaga Kampung Baru sebenarnya sudah direncanakan sejak 2016 lalu. Bahkan telah ada feasibility study (FS) maupun detail engineering design (DED). Hanya saja belum terealisasi.
” Itu cuma kan terkendala di pembiayaan makanya tertunda-tertunda terus. Kita masukkan kembali di RPJMD Wali Kota yang baru, mudah-mudahan bisa terelaisasi pembangunan Dermaga Kampung Baru,”harapnya.
Namun karena anggaran yang minim akan diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Hanya saja, jika terealisasi kemungkinan baru bisa terealisasi tahun anggaran 2024.
“Kita coba formulakan, skenario lain untuk meminta bantuan ke Provinsi karena kewenangan laut itu sudah diambil alih provinsi sesuai dengan Undang-undang yang ada,” katanya. (lex)
.jpg)
