Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat memaksa seluruh pemerintah daerah melakukan penataan ulang anggaran, termasuk Kota Balikpapan. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyebut penurunan DBH kali ini merupakan salah satu yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga membutuhkan strategi efisiensi yang matang dan terukur.
Kebijakan nasional terkait Transfer ke Daerah (TKD) membuat alokasi DBH Balikpapan terpangkas hingga sekitar 70 persen. Dari total sekitar Rp 1,8 triliun, Balikpapan harus merelakan pemotongan lebih dari Rp 1 triliun, ditambah potongan turunan dari DBH Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai hampir Rp 300 miliar.
“DBH kita Rp 1,8 triliun, dipotong lebih dari Rp 1 triliun. Ditambah potongan dari provinsi, total hampir Rp 1,3 triliun. Sisa sekitar Rp 500 miliar. Penurunannya sangat signifikan, cukup membuat stres,” ujar Alwi saat diwawancarai belum lama ini.
Menurut Alwi, penurunan pendapatan tersebut memberi tekanan pada struktur anggaran, terlebih karena Balikpapan memiliki jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang cukup besar jika dibandingkan dengan daerah lain. Beban belanja pegawai pun menjadi salah satu aspek yang harus diperhitungkan secara hati-hati. “Kita ini menggelontorkan anggaran P3K cukup banyak. Kontrak mereka harus tetap kita pikirkan. Jangan sampai terganggu dengan kondisi DBH yang turun,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, DPRD bersama pemerintah kota sedang menyusun sejumlah skenario pemangkasan anggaran. Pembahasan intensif dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. “Ada beberapa bentuk penyesuaian yang sudah kami rumuskan. Pembahasannya masih berjalan. Kalau bukan minggu ini, minggu depan sudah mulai kita finalkan,” jelasnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, politisi Golkar itu menegaskan bahwa program yang masuk kategori prioritas tidak boleh dihentikan. Layanan publik, program wajib, dan kegiatan yang sudah berjalan harus tetap dipertahankan meski terjadi penyesuaian di sektor lain. “Beberapa kegiatan prioritas tetap harus dijalankan. Tidak bisa semuanya dipangkas,” katanya.
Terkait potensi defisit APBD, Alwi menyebut pihaknya masih melakukan perhitungan. Namun ia mengakui bahwa Balikpapan memiliki keunggulan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang termasuk tertinggi di Kalimantan Timur. “Kita ini salah satu kota dengan PAD tertinggi dari 10 kabupaten/kota. Itu yang menjadi penyelamat kita,” ujarnya.
PAD Balikpapan didominasi sektor jasa, seperti perhotelan dan restoran, seiring posisinya sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur. Namun Alwi mengingatkan bahwa tingginya PAD juga berarti tanggung jawab anggaran yang besar. “Potongannya besar, tapi beban kita juga besar,” tambahnya.
DPRD akan melanjutkan pembahasan skenario efisiensi dalam waktu dekat, menunggu dinamika perubahan kebijakan pusat dan dampaknya pada fiskal daerah. Alwi berharap penataan ulang anggaran ini dapat dilalui tanpa mengganggu layanan publik dan agenda pembangunan prioritas Kota Balikpapan. (lex)
.jpg)
