Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Terkait larangan tenaga honorer termasuk guru honorer yang diputuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia pada saat ini, menjadi perhatian serius bagi pihak Komisi IV DPRD Kota Balikpapan.
Pasalnya, Balikpapan adalah salah satu kota yang memiliki tenaga pengajar yang minim, sedangkan tahun ajaran baru tak lama lagi akan segera bergulir.
Mengenai hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto angkat bicara. Walau berbicara kebijakan honorer merupakan ranah Kementerian Pusat, namun bukan berarti ia tidak bisa turut menyuarakan kepentingan daerah.
"Saat ini kami tengah melobi agar dapat menambah kuota guru di Balikpapan. Apalagi Balikpapan sekarang adalah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar Doris kepada awak media, Senin (6/3/2023).
"Mungkin nanti kita akan berkunjung ke kementrian pendidikan dan menyampaikan kalau di Kota Balikpapan ini memang kekurangan Guru untuk para peserta didik," tambahnya.
Balikpapan yang sejatinya sebagai penyangga IKN tentu memberikan dampak pertumbuhan penduduk, oleh karenanya, seiringnya waktu jumlah peserta didik di Kota Beriman pasti bertambah, sehingga mau tidak mau tenaga pendidik juga mesti ikut meningkat.
Kendati begitu, Doris meminta pihak Disdikbud harus mengambil langkah berkoordinasi dengan Pemkot agar masalah ini tidak berlarut-larut.
Menurut Doris, secara pengangkatan honorer memang sudah tidak diperbolehkan lagi, namun tentu ada kebijakan-kebijakan lainnya lantaran bisa saja berimbas kepada masyarakat.
"Apalagi ini sebentar lagi akan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) online pada Juni 2023 mendatang. Kalau kekurangan guru pasti masyarakat juga yang akan mengeluh," terangnya.
Ia menambahkan, guna mencari solusi, dalam waktu dekat pihaknya berencana berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Disdikbud Kota Balikpapan.
"Disdikbud merupakan mitra kami, jadi nanti kami bahas masalah ini dengan RDP terkait ketersediaan tenaga pendidikan," tuntasnya. (lex)
.jpg)
