Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menjalankan fungsi pengawasannya, dimana setiap Komisi fokus terhadap mitra kerjanya masing-masing guna membidik para OPD dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di triwulan kedua pada tahun 2022 kedepan.
Hal ini mengarah kepada budgeting (anggaran belanja), para OPD yang tidak maksimal di triwulan pertama tahun 2022, agar di triwulan selanjutnya bisa dimaksimalkan untuk pelayanan ke masyarakat Balikpapan.
Terpantau, Komisi I, II, III, dan IV selama dua hari ini, sejak tanggal 10-11 Mei 2022 telah mengadakan RDP dengan para mitra kerja masing-masing guna membahas penyerapan anggaran tersebut.
"Nanti selanjutnya segera di evaluasi ulang, karena masih rendah sekali penyerapan anggarannya. sehingga kami menjalankan fungsi nya untuk memacu agar penyerapan APBD itu segera membaik" ujar Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh S.Sos kepada media, pada Kamis (15/5/2022).
Kemudian, lanjut Abdulloh, bahwa rata - rata serapan anggaran OPD baru diangka 30 persen, bahkan masih ada yang dibawah, artinya ini sangat rendah sekali. Oleh karena itu perlunya memacu secara terus menerus, karena penyelenggara Pemerintah bukan hanya eksekutif saja namun termasuk legislatif.
"Kami menjalankan fungsi pengawasan ini dengan tegas. Jadi tidak ada kata lain, OPD harus mengenjot penyerapan APBD," tegasnya.
Ia mengatakan bahwa para OPD harus memacu kinerja nya untuk melaksanakan kegiatan APBD yang sudah diprogramkan, sehingga tidak dibiarkan begitu saja.
"Catatan 2021 ada beberapa OPD yang kudu memaksimalkan anggaran yang besar, namun tidak diketahui kendala tersebut, tetapi semua regulasi sudah ada semua tinggal bagaimana animo kerja dari OPD itu sendiri untuk memacu kinerjanya," ujar laki-laki dari politisi Golkar ini.
"Kepala Dinas, Bidang harus mengenjot bawahannya untuk lebih aktif lagi bekerja," tambahnya.
Sejauh ini, anggaran yang pasti belum maksimal dikerjakan para OPD, oleh karena itu, DPRD Balikpapan menekan untuk segera melaksanakan demi kepentingan masyarakat.
"Kasian masyarakat kalau menunggu. Jika penyerapan anggaran rendah itu yang dirugikan adalah masyarakat. Dan Semua kegiatan prioritas masyarakat jadi terhenti atau tertunda akibat tingkat penyerapan APBD nya rendah sekali," cetusnya.
Abdulloh menambahkan, hal ini otomatis akan berpengaruh pada APBD tahun depan, sehingga realisasi pekerjaan jalan, banjir, sosial akan ikut macet. Untuk itu para OPD harus segera menuntaskan tugas-tugasnya. (lex)
.jpg)
