Catatan Rizal Effendi
WAJAH Direktur RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan dr Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS tampak semringah. Pada tahun 2025 ini rumah sakit yang dipimpinnya “makin sehat.” Maksudnya bisa memberikan pelayanan lebih paripurna dan berkelas. Jadi warga Kaltim khususnya Balikpapan dan sekitarnya tidak perlu lagi berobat ke luar daerah bahkan ke luar negeri.
Apalagi RSKD bersama “saudaranya” RSUD A Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda berpredikat RSU tipe A dengan Akreditasi Paripurna. Itu sederajat kelasnya dengan RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, RSU Pusat Persahabatan, RS dr Soetomo Surabaya dan beberapa rumah sakit terbaik lainnya di Indonesia. Apa tidak hebat?
RSKD didukung 1.689 pegawai. Di antaranya punya 100 lebih dokter (umum, spesialis dan subspesialis), 590 perawat, 65 bidan, 90 apoteker dan asisten apoteker, 41 analis kesehatan, dan ratusan tenaga pendukung lainnya.
Hal itu disampaikan dr Edy pada Forum Konsultasi Publik (FKP) RSKD yang berlangsung di Ruang Sakura, Rabu (15/1). Dia didampingi 4 wakil direktur (wadir) yaitu Wadir Umum dan Keuangan Rosjidah Rahmawati, SKM, Wadir Medik dan Keperawatan dr Ariesanty Irawaty Marhabang, Wadir Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Pelatihan Novita Retno Damayanti serta Wadir Penunjang dan Pengembangan drg Ahmad Jais.
Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RSKD yang segera rampung.
Sewaktu saya wali kota, Ahmad Jais masih bertugas di Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan. Dia dokter unik dan aktif. Sering didaulat membaca doa. Kemarin, dia merangkap sebagai moderator. Dan bersaing dengan Humas RSKD Dian Sugianti berpantun ria.
Hadir dalam FKP selain Dewan Pengawas, juga Kepala DKK Balikpapan Alwiyati mewakili wali kota. Selain itu, Ketua Komisi Informasi Kaltim Imran Dusse dan perwakilan Ombudsman Balikpapan serta BPJS Ketenagakerjaan. Anehnya yang tidak hadir wakil BPJS Kesehatan dan unsur wakil rakyat. Padahal banyak pertanyaan berkaitan dengan BPJS. “Apa takut datang ya?” tanya Salahuddin, dari unsur pengurus olahraga.
Imran Dusse memuji RS AWS dan RSKD termasuk lembaga pelayanan publik yang berada di peringkat atas dalam hal keterbukaan informasi. “Itu bagus, masyarakat terutama pasien bisa mengakses layanan rumah sakit lebih cepat,” tandasnya.
Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Abdulloh (ketiga dari kiri) bersama anggota lainnya meninjau Gedung Jantung Terpadu RSKD.
Saya diundang sebagai warga kota bersama berbagai unsur masyarakat. Ada lurah, ketua LPM dan ketua RT. Unsur perguruan tinggi, organisasi pemuda dan ormas lainnya. Berbagai mitra RSKD termasuk wartawan. Yang menarik juga dihadirkan perwakilan pasien.
Ini untuk kedua kalinya saya diundang. Tahun lalu saya juga hadir. Rasanya hanya RSKD yang rajin mengundang saya. Lembaga pelayanan publik lainnya boleh dibilang tak terlalu hirau. Justru yang tidak berubah undangan perkawinan sejak saya wali kota sampai sekarang.
“Untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pasien, kita perlu masukan yang banyak dari berbagai pihak di antaranya melalui FKP,” kata Edy.
Saya salut dengan semangat yang dibangun dokter spesialis penyakit dalam asal Bengkalis ini. Padahal bulan Juni nanti dia sudah memasuki masa purnatugas, setelah 11 tahun lebih memangku jabatan direktur. Tanggal 28 Mei 2025 adalah HUT kelahirannya yang ke-60 sekaligus menandai berakhirnya masa tugas di pemerintahan.
Menurut dr Edy, di tahun 2025 ini RSKD mempunyai tambahan fasilitas pelayanan. Yaitu dengan rampungnya gedung Kedokteran Nuklir dan gedung Pelayanan Jantung Terpadu. Beberapa hari lalu fasilitas itu langsung ditinjau Komisi 3 DPRD Kaltim yang diketuai Abdulloh, yang sebelumnya ketua DPRD Kota Balikpapan.
Abdulloh dan anggota Komisi 3 lainnya mengingatkan jadwal waktu penyelesaian kedua gedung tersebut. Sementara Edy memohon dukungan DPRD Kaltim berkaitan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk pengisian peralatan di gedung jantung. “Mudah-mudahan bisa dialokasikan di anggaran perubahan 2025,” harapnya.
Rencananya Gedung Pelayanan Jantung Terpadu ini dinamai “Gedung Awang Faroek Ishak” untuk menghargai perhatian Gubernur ke-9 Kaltim itu. Awang dan Gubernur Isran Noor banyak mengalokasikan anggaran untuk kemajuan RSUD AWS dan RSKD. Awang juga meninggal dunia dalam perawatan di RSKD pada Minggu, 22 Desember 2024.
Edy memastikan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RSKD bisa beroperasi penuh akhir tahun. Termasuk juga Kedokteran Nuklir. Kedua gedung ini berikut pelayanannya sudah sangat ditunggu oleh pasien kanker dan jantung. Jadi tidak perlu lagi ke RS Kanker Dharmais dan RS Jantung Harapan Kita.
Penandatanganan komitmen dan hasil FKP RSKD.
Menurut Edy, ada 3 gedung lagi yang sangat dibutuhkan RSKD dalam rangka meningkatkan pelayanan di masa mendatang. Yaitu Gedung Bedah Terpadu, Gedung Ibu dan Anak dan Gedung Medik Terpadu. “Mudah-mudahan kita mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi,” katanya.
MEMANGKAS WAKTU TUNGGU
Suasana FKP berlangsung seru dan hidup. Banyak masukan yang diberikan kepada RSKD berkaitan dengan pelayanan. Terutama soal waktu tunggu baik di pendaftaran, UGD, poliklinik maupun di pengambilan obat. Juga berbagai keluhan berkaitan dengan BPJS dan belum diperbaharuinya tarif pasien BPJS Ketenagakerjaan.
Keluhan dan usul juga datang dari kelurahan, RT dan LPM sekitar RSKD. Juga dari lembaga pendidikan, di antaranya soal penerimaan perawat D3 dan praktik mahasiswa Jurusan Kefarmasian dari Universitas Mulia. Juga soal pelecehan dan kasus-kasus lainnya.
Edy berjanji RSKD terus mengevaluasi soal waktu tunggu dan durasi antrean. Dia tengah merancang pelayanan pasien BPJS di sore hari. Dia juga melarang dokter nyambi ke RS lain. Juga menjajaki kemungkinan pengiriman obat ke alamat pasien oleh pihak ketiga dan berbagai hal yang memudahkan pasien mendapat pelayanan terbaik.
Para peserta FKP RSKD Balikpapan.
Dengan segala keluhan yang disampaikan berbagai pihak, sejauh ini RSKD punya kinerja yang baik. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan 1.000 responden pada semester 1 tahun 2024 mencapai 90,14 persen. Dan naik menjadi 90,67 persen pada semester ke-2.
Demikian juga hasil Survei Kualitas Pelayanan Publik (SKPP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) tahun 2024 yang dilaksanakan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unmul menunjukkan hasilnya mencapai 98,25 persen untuk SKPP dan 95,65 persen untuk SPAK.
RSKD memiliki 572 tempat tidur. Jumlah itu dirasakan masih kurang. Tapi siap menerapkan KRIS BPJS tahun ini. Sekarang sudah berstatus BLUD penuh, sehingga seluruh pendapatan RSKD bisa dimanfaatkan untuk kepentingan RSKD. BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah. “Gedung Kedokteran Nuklir kami bangun dengan hasil pendapatan RSKD sendiri,” kata Edy.
Pegiat Komunitas Kanker Ibu Karimah yang juga mewakili pasien banyak menyampaikan masukan dan keluhan. Dia berharap RSKD ke depan lebih bagus lagi dalam memberikan pelayanan. Itu juga disampaikan Ramadan mewakili Dewas dan Ibu Alwiyati dari Pemkot. “Kita mau RSKD yang terbaik,” kata mereka. Pulang dari RSKD, rasanya saya lebih segar dan sehat.(*)
.jpg)
