Pada Pandangan Fraksi PPP Ingatkan Bupati Wabup Hadist Imam Bukhari-Muslim Pemimpin Pada Akhirnya Dimintai Pertanggung Jawaban Atas Apa Yang Dipimpinnya Dunia Akhirat

KALTIMKITA.COM, SANGATTA – Berikut pandangan fraksi PPP Kabupaten Kutai Timur yang dibacakan langsung oleh anggota Banggar fraksi PPP H. Muhammad Son Hatta, S.Sos dalam menyikapi tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi dalam dewan mengenai KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2021, dan penyampaian nota penjelasan pemerintah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026.

Pertama-tama Son Hatta menegaskan perlu di ketahui seksama RPJMD adalah garis besar program yang akan di lakukan Pemkab Kutai Timur untuk kedepannya yang di sesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017. Maka dari itu dalam rapat paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Kutai Timur terkait Nota Pengantar Raperda Tentang Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, fraksi kami dapat melihat dengan jelas baiknya visi dan misi pemerintah dalam ruang lingkup dan sistematika RPJMD tersebut, tentu ini memiliki arti yang sangat kuat dan penting dalam keberlangsungan pembangunan daerah di saat ekonomi daerah mengalami penurunan di tengah pandemi.

“Tentu untuk Raperda RPJMD 2021-2026 fraksi kami juga memberikan saran serta catatan penting sebagai indikator terlaksananya tata pembangunan yang baik dan berkeadilan ekonomi yaitu menitikberatkan pada tiga hal yakni pertama pengelolaan dan pendataan aset-aset milik Pemkab Kutim, kedua realisasi peraturan – peraturan daerah Kabupaten yang sudah di sahkan secara optimal dan maksimal, ketiga transparansi informasi publik terkait kebijakan keuangan daerah,” tegas pandangan Son Hatta mewakili fraksi PPP.

Son Hatta mengatakan oleh karenanya kami fraksi PPP memandang hal ini perlu di masukkan dalam isu prioritas dalam RPJMD 2021-2026 sebagai salah satu kekuatan pembangunan yang berdemokrasi. “Selain itu hendaknya RPJMD 2021-2026 dapat dijadikan sebagai sebuah recovery of our economy atau pemulihan ekonomi kita di tengah hidup yang penuh bahaya atau vivere pericoloso,penuh bahaya karena kita hidup di tengah pandemi yang berimbas di segala penjuru kehidupan,”ulas politisi sekaligus anggota dewan berlogo parpol Kabah ini.

Dirinya menjelaskan realisasi di lapangan pembangunan yang nyata dari 5 isu prioritas yang termasuk pada Raperda RPJMD 2021-2026 dan saran dari fraksi kami serta fraksi yang ada di DPRD Kutai Timur “Insya Allah” akan memperbesar produksi ekonomi kecil dan ekonomi skala besar. “Dikarenakan RPJMD 2021-2026 bukan hanya sekedar sebagai syarat konstitusi yang sudah digariskan, tetapi adalah lebih luas lagi yaitu realisasi keadilan ekonomi sosial bagi masyarakat Kutim  yang harus di jalankan dengan realitas yang di butuhkan oleh masyarakat kita bukan sekedar janji-janji politik. “Sekiranya pelaksanaan RPJMD 2021-2026 ini nantinya memang perlu keterpaduan dan sinkronisasi yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif sebagai upaya penyatuan kebijakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim, serta masalah-masalah dan tantangan umum yang harus di pecahkan.Tentunya juga lembaga legislatif harus tetap menjaga maruah nya sebagai lembaga pengontrol atau pengawas jalannya kebijakan eksekutif agar pembangunan menguntungkan masyarakat Kutim dari semua lapisan,” beber Son Hatta

 Son Hatta mengungkapkan adapun harapan fraksi PPP juga segenap anggota DPRD di Kutim berharap proses tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak akan mengakibatkan tertundanya realisasi janji visi misi politik Bupati Drs H Ardiansyah Sulaiman, M.Si  dan Wakil Bupati Dr H Kasmidi Bulang, ST., MM yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026. “Demikian Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai PPP, DPRD Kutim pada rapat paripurna ini, semoga bisa menjadi masukan atau saran yang terbaik bagi semua pihak dalam sebuah konstruksi kebijakan. Kemudian mohon perkenankan dan di izinkan kepada saudara dan saudari kami dari umat beragama lainnya,untuk fraksi kami PPP, ingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta kita semua tentang sebuah hadits dari Imam Bukhari dan Imam Muslim “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya”, tutup Son Hatta. (rin/aji)