Kaltimkita.com, SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)) terus bergerak. Secara ekonomi Kaltim sebenarnya mulai menuai dampak positif. Anggaran pusat semakin kencang mengalir. Kaltim pun menjadi semakin ramai dikunjungi dan Benua Etam menjadi magnet investasi.
Gubernur Kaltim Isran Noor mengingatkan agar perencanaan IKN tidak mengabaikan potensi masalah-masalah sosial jangka panjang.“Saya minta para perencana IKN tidak melupakan potensi masalah-masalah sosial di masa depan. Jangan sampai terulang membangun ibu kota negara, tapi terjadi jomplang dengan kawasan sekitarnya,” tegas Gubernur Isran Noor dalam satu diskusi yang juga dihadiri Deputi Bidang Sarana dan Prasarana IKN Silvia Halim, belum lama ini.
Seperti semangat awalnya kata Gubernur, IKN dibangun untuk mengubah konsep pembangunan yang Jawa sentris, menjadi Indonesia sentris. Pembangunan yang lebih merata berkeadilan untuk seluruh wilayah Indonesia.Tapi kata Gubernur, rencana ideal itu tidak akan bersesuaian dengan kenyataan, jika perencanaan IKN tidak secara cermat menghitung masalah-masalah sosial jangka panjang.
“Memang tidak ada yang namanya perubahan besar yang tidak ada masalah. Pasti ada. Tapi bagaimana kita menyiapkan solusi dan menghadapinya dengan tenang. Saya yakin perubahan besar dari IKN ini sangat mulia dan sangat baik untuk Indonesia,” tegas Gubernur. Sebelumnya Guru Besar Universitas Airlangga Prof Bagong Suyanto mengingatkan pemerintah agar sungguh-sungguh memiliki empati terhadap isu besar pemindahan ibu kota negara.
Sebab jangan sampai ibu kota baru yang dibangun dengan konsep yang baik disertai bangunan megah, modern, alami dan berkelanjutan, tapi tidak diikuti pengisian aparatur pemerintah yang memiliki empati tinggi kepada rakyat. “Sekarang saja, korupsi masih banyak terjadi di kementerian-kementerian. Terbaru heboh Rp349 triliun pencucian uang di Kementerian Keuangan, dan baru diketahui setelah sekian lama. Jika yang pindah ke bangunan-bangunan baru IKN itu orang-orang dengan mindset yang sama, pertanyaannya pemindahan IKN ini lantas untuk siapa? Siapa yang diuntungkan? Saya kira ini akan menimbulkan masalah sosial baru, jika mindset aparaturnya masih seperti ini,” kritik Bagong Suyanto. (adv/diskominfo)
.jpg)
