Kaltimkita.com, JAKARTA – Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutai Timur, Rizali Hadi, menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal ini disampaikan Rizali dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Rabu (20/11/2024). Rizali hadir mewakili Penjabat Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma, dalam forum yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
RDP tersebut dihadiri pula oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, serta perwakilan dari provinsi lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
Dalam keterangannya, Rizali menyampaikan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan Pemkab Kutim untuk memastikan kelancaran Pilkada. Koordinasi dengan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu menjadi prioritas utama. “Persiapan teknis dan administrasi terus kami matangkan. Kami juga memastikan distribusi logistik Pilkada berjalan lancar meskipun dihadapkan pada tantangan geografis di beberapa wilayah terpencil,” ujar Rizali.
Ia menambahkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat, terutama pemilih pemula, menjadi salah satu fokus utama. Pemkab telah menggandeng tokoh masyarakat dan institusi pendidikan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam forum tersebut menyoroti pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. “Netralitas ASN sangat penting, mengingat peran mereka dalam mendukung penyelenggaraan pemilu. Kami mendorong pengawasan ketat untuk memastikan profesionalisme mereka,” tegasnya.
Ia juga menekankan urgensi Pilkada Serentak sebagai tonggak demokrasi bangsa. “Pilkada 2024 adalah momen penting bagi penguatan sistem demokrasi kita. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus terjaga untuk mewujudkan pemilu yang adil dan transparan,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti kerawanan pemilu, khususnya terkait provokasi dan isu SARA. Ia menyebut sisa waktu menjelang pemilu menjadi periode krusial untuk menjaga netralitas ASN dan kondusivitas wilayah.
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik turut melaporkan situasi di Kalimantan Timur, termasuk Kutai Timur. Ia menyebut provinsi ini masuk dalam kategori rawan berdasarkan peta kerawanan nasional. “Kami terus memantau lebih dari 6.000 TPS di Kaltim dan telah menginstruksikan koordinasi intensif untuk mencegah gangguan selama Pilkada,” jelasnya.
Rizali Hadi menegaskan komitmen Pemkab Kutim untuk menyelenggarakan Pilkada yang aman dan demokratis. “Kami percaya, dengan dukungan semua pihak, Pilkada Serentak 2024 di Kutai Timur dapat menjadi contoh keberhasilan demokrasi,” pungkasnya.
RDP ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan strategi pusat dan daerah dalam menghadapi Pilkada 2024. Dengan sinergi yang solid, diharapkan proses demokrasi ini dapat berjalan lancar, transparan, dan berintegritas.(Adv)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
