Oleh : Dr Isradi Zainal
Rektor Uniba, Sekjen Forum Rektor PII, Ketua Forum Masyarakat Adat Nusantara)
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di IKN merupakan harapan semua pihak. Polda Kaltim yang saat ini menjadi penanggung jawab Kamtibmas di IKN telah melakukan sejumlah langkah untuk mewujudkannya. Salah satu langkah yang telak dilaksanakan adalah dengan menggelar operasi kepolisian Nusantara Mahakam yang diikuti 179 anggota Polri.
Langkah terkini yang dilakukannya adalah dengan melakukan FGD bekerjasama dengan Kompolnas yang diikuti oleh Otorita IKN, Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, media massa, akademisi, dll. Acara FGD dibuka secara resmi oleh Ketua Kompolnas Mahfud MD yang juga Menkopolhukam.
Dalam paparannya ketua Kompolnas Mahfud MD meminta polri dan pihak terkait untuk melaksanakan amanah Presiden untuk mengamankan pembangunan IKN dengan sebaik baiknya.
IKN disebutnya sebagai merupakan langkah terbaik dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan Otorita IKN yang tampil sebagai pembicara berikutnya diwakili oleh Brigjend Edward yang dalam paparannya menyampaikan sejumlah potensu yang bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas diantaranya Isu lingkungan hidup, isu klaim pertanahan, isu politik menjelan pemilu, isu ketersediaan bangan pembangunan, isu keselamatan dilaut.
Edgar menyarankan agar dilakukan percepatan pembentukan status wilayah hukum peradilan dan percepatan pembentukan satuan kewilayahan Polri (Polda). Selanjutnya Prof Masjaya menambahkan bahwa untuk meminimalisasi ganguan Kamtibmas maka pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN mesti dioptimalkan.
Polda yang tampil disesi khusus, memperkenalkan konsep smart security dalam menangani Kamtibmas di IKN.
Menurutnya Smart security merupakan instrumen yang mampu mengelola dan mengatasi berbagai bentuk permasalahan Kamtibmas yang didukung teknologi informasi, infrastruktur dan SDM yang humanis. Smart security akan didukung oleh security system support seperti CCTV,Drone, Body cam, camera Patrol dan speed gun.
Memperhatikan apa yang disampaikan oleh para pemateri rasanya ada yang kurang mendapatkan perhatian khusus tapi merupakan hal inti dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yakni warga IKN baik lokal maupun pendatang. Padahal mereka adalah objek yang bisa menjadi penentu aman dan tertibnya wilayah IKN.
Dalam mengupayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka faktor manusia yang akan di awasi dan mengawasi perlu mendapat perhatian khusus. Bagi warga yang akan di awasi hendaknya sedini mungkin dibina untuk menjadi warga yang jujur, berintegritas, disiplin, terdidik, toleran, berbudaya, berkualitas dan lain-lain.
Semua pihak termasuk kepolisian perlu memberi bimbingan atau pelatihan atau pembinaan terhadap dan terkhusus kepada Polisinya sendiri yang akan bertugas di IKN. Mari jadikan IKN sebagai kawasan yang bebas kolusi, korupsi, koncoisme, peredaran narkotik. Mari wujudkan IKN yang bersih,sehat, aman, selamat,hijau,adil dan jaya (Bersahaja).
Agar Kamtibmas di IKN saat ini dan ke depan bisa di atasi dan terkendali maka warga IKN mesti mendapat perlakuan yang adil dan tidak jadi penonton dalam pembangunan. Jangan ada penindasan terhadap mereka. Ada baiknya agar warga IKN yang tanahnya terpaksa diambil untuk kepentingan negara, diberi ganti untung dan disiapkan beasiswa bagi anak anak mereka saat masuk Perguruan Tinggi.
Negara jangan pelit kepada warganya sendiri,apalagi untuk pendidikan, karena jika penduduk IKN jujur, sehat, terdidik, disiplin, cerdas, berintegritas,dll, maka Kamtibmas di kawasan tersebut akan menjadi lebih baik.
Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah sosok polri sebagai penegak hukum, pengawas dan pembina Kamtibmas di IKN mesti menunjukkan citra polisi sejati. Sosok Polisi Hoegeng yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara mesti melekat di kepolisian.
Peran Polisi yang strategis akan menjadi salah satu penentu Kamtibmas di IKN. Namun Polisi mesti didukung oleh pihak lain dalam menciptakan Kamtibmas. Sinergi dan gotong royong dalam menciptakan Kamtibmas merupakan strategi terbaik. Pejabat Pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, media dan lain-lain mesti bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga dan menegakkan Kamtibmas.
Semua pihak mesti menjaga Polri agar tidak terjebak dalam hal hal yang tidak terpuji. Polri juga mesti didukung dengan pendidikan, pelatihan, anggaran dan fasilitas yang cukup dalam menjaga Kamtibmas. (*)
.jpg)
