Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Wakil DPRD kota Balikpapan, Subari menanggapi keputusan Satgas Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beberapa hari lalu, yang telah mengumumkan bahwa kota Balikpapan kembali ke jalur zona merah.
Menurutnya, keputusan tersebut boleh saja dikeluarkan tapi mesti mengacu pula pada trigger nya. kurangnya ketersedian boster (vaksin ketiga) saat ini yang tidak bisa dipenuhi pemerintah pusat kemungkinan menyebabkan banyaknya masyarakat Balikpapan kembali terpapar Covid-19.
"Kita sendiri kan tau, bahwa saat ini ketersedian vaksin Boster juga terbatas, sehingga ini menjadi catatan. Lalu Pemerintah Provinsi menetapkan Balikpapan sebagai zona merah tetapi Boster sendiri juga belum siap," kata Subari saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/11/2022).
Subari melanjutkan, Pemerintah Pusat hingga Provinsi sepertinya gagal untuk menyikapi hal tersebut. Menetapkan zona merah, maka juga harus mengantisipasi dengan kesiapan Boster untuk masyarakat.
"Karena banyak keluhan masyarakat. Saya juga baru menerima telpon tadi dari warga yang ngeluh, karena mau berangkat ke Jakarta tapi tidak ada boster," bebernya.
Ditambahkannya, ia beberapa waktu lalu berkoordinasi dengan pihak
Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan guna menanyakan ketersedian boster, namun distribusi dari pusat terbilang masih minim.
"DKK juga sudah menanyakan kapan Boster bisa didistribusikan ke Balikpapan, tapi jawaban mereka (pusat) tidak tau. Artinya ketika sudah ditetapkan zona merah, maka pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya," tutupnya.
Kendati begitu, ia mengharapkan warga kota Balikpapan kembali membudayakan protokol kesehatan 5M. Dan tetap waspada dalam kehidupan sehari-hari. (lex)
.jpg)
