KaltimKita.com, BALIKPAPAN - Bukan hanya membangun fisik infrastruktur berbasis masyarakat, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Balikpapan juga menyasar pada kegiatan perawatan atau pemeliharaan pekerjaan fisik yang dibangun sebelumnya. Program pemeliharaan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR itu dinamakan Cash For Work (CFW) atau kegiatan Padat Karya Tunai.
Menurut Koordinator Kotaku Balikpapan, Giskard Didimus, target utama CFW adalah melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang sudah terbangun melalui program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM). Baik yang baru dibangun pada tahun 2018, maupun di tahun-tahun sebelumnya melalui program PNPM.
"Jadi di program ini, lebih fokus kepada pekerjaan pemeliharaan di masing-masing kelurahan. Tidak ada bangun baru. Anggaran yang disiapkan Rp 300 juta untuk masing-masing kelurahan," kata Giskard didampingi Askot Manajemen Keuangan Baso Ali dan Askot Infrastruktur, Redita disela-sela rapat koordinasi dengan koordinator LKM di Kantor Korkot 02 Balikpapan, Komplek Perumahan PGRI, pekan lalu.
Dia menjelaskan, ada delapan kelurahan yang jadi sasaran menerima bantuan dari program kegiatan CFW tahun ini. Delapan kelurahan itu meliputi Sepinggan Raya (Balikpapan Selatan), Klandasan Ilir, Klandasan Ulu (Balikpapan Kota), Gunung Sari Ulu, Karang Jati (Balikpapan Tengah), Muara Rapak (Balikpapan Utara), Baru Tengah, dan Baru Ulu (Balikpapan Barat). "Untuk dananya, Insya Allah cair di minggu kedua Maret. Dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing LKM. Lalu nantinya diteruskan ke rekening KSM yang dibentuk LKM untuk menyelesaikan pekerjaan CFW ini," sambungnya.
Sebelum pekerjaan dimulai, LKM wajib membentuk KSM sebagai pelaksana kegiatan. Nantinya KSM juga akan melakukan sosialisasi kegiatan maupun pelatihan-pelatihan. Untuk seluruh kegiatan, dananya sudah di-backup dan masuk dalam anggaran Rp 300 juta yang ditransferkan ke LKM. "Dari dana itu (300 juta) hanya Rp 278,5 juta yang digunakan untuk pembiayaan pembelian material dan upah tenaga kerja. Sisanya untuk pembiayaan komponen SMK3 diantaranya APD pekerja, lalu BOP (Biaya Operasional) LKM dan biaya administrasi KSM," pungkasnya.
Saat ini, LKM masing-masing kelurahan penerima manfaat CFW bersama Faskel Kotaku sedang melakukan verifikasi lapangan terkait penentuan prioritas infrastruktur yang bakal dikerjakan. "Kriteria prioritas usulan meliputi tingkat kerusakan, potensi penyerapan tenaga kerja, status lahan legal, Infrastruktur masih dimanfaatkan, infrastruktur telah dibangun lebih dari satu tahun, infrastruktur tidak diusulkan oleh APBD, dan bukan aset pemerintah daerah," timpal Redit. (lie)
.jpg)
