Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Sidang Paripurna bersama Wali Kota Balikpapan secara terpisah melalui virtual, guna membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota terhadap realisasi APBD tahun 2021, di ruang rapat gabungan, pada Selasa (12/4/2022).
Penyampaian materi LKPJ ini dilaksanakan secara daring untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Setelah penyampaian ini akan ada lanjutan paripurna pandangan fraksi. Di situ nanti fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangannya,” ujar Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari kepada media seusai memimpin jalannya Paripurna.
Subari menyebutkan sebagai kota yang digadang-gadang menjadi penyangga Ibukota Negara (IKN) maka pemerintah setempat harus segera berbenah. Terutama mempersiapkan infrastruktur mulai pendidikan, sosial dan fisik bagi warga kota. Meski persoalan klasik seperti banjir masih menjadi PR utama bagi wali kota di periode ini.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari
“Karena memang ada sekitar 40% titik banjir yang belum bisa dikendalikan. Sebenarnya pemkot sudah membuat berbagai perencanaan sebagai antisipasi banjir. Namun hal itu juga berhadapan dengan kendala pembebasan lahan,” lanjutnya.
Selain persoalan banjir, menurut Subari, pihaknya juga masih menanti solusi dari Walikota Balikpapan terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Salah satu rencana yang disampaikan kepala daerah yang baru dilantik ini yakni pemberian subsidi bagi siswa asal Balikpapan yang masuk sekolah swasta.
“Ini masalah klasik juga di Balikpapan. Kita kekurangan ruang kelas tapi di sisi lain kita juga harus menyesuaikan ketersediaan anggaran untuk membangun sekolah. Wacana subsidi siswa di sekolah swasta tahun depan kami pikir cukup bagus,” tambahnya. (lex)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
